polisi pamong praja adalah. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MATARAM: TELEPON: (0370) 638187: EMAIL: [email protected] Satuan polisi Pamong Praja adalah Adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah dan peraturan dan/atau keputusan kepala daerah sebagai peraturan pelaksanaannya. polisi pamong praja adalah

Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah 30 {tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; i. teknis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya. Polisi Pamong Praja (“Pol PP”) yang merupakan anggota dari Satpol PP adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan adalah serangkaian. 10. 22 Tahun 1999. Unsur Pimpinan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 2. Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Yang. Kata kunci:; Sinergitas, Pemilihan Kepala Daerah, Satpol PP, Bawaslu I. kami polisi pamong praja adalah perekat bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 10. 9. Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : Sedang Visi dan misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto selaku pengampu dan penyelenggara ururas wajib Pemerintahan dalam bidang Ketertiban umum dan Ketrentraman masyarakat serta Perlindungan12. Pemerintah & Desa. H melaksanakan pembinaan karakter di SMP N 9 Batam, Senin (7/8/2022). Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban. Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. UP. 3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Barat. 13. 15. pemerintahan daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan. 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Perundang-Undangan, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat. keterampilan, sikap dan perilaku Polisi Pamong Praja. 189, Jempong Baru, Kec. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. 10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Sat Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakkan peraturan daerah, 8. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 318 jiwa dengan luas Kota Balikpapan sebesar 503,3 km2 (terdiri dari 6 Kecamatan) dan adanya musibah pandemi Covid-19,Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas ,tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelanggaran ketertiban umum dan ketenraman serta. 13. 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota. Peraturan Pemerintah (PP) NO. , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005,. 6. Jawabannya disampaikan dengan lancar dan benar. Pasal 149 (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. 9. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP Kabupaten adalah bagian perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 9. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sidoarjo, 06 April 2018 Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo Drs. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung tugas dalam Bupati memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. com: ALAMAT OPD: Jl. 4. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan. 1. 2018. 8. 7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Pengaruh Pendidikan, Kemampuan, Pengalaman, dan Keahlian terhadap prestasi kerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. 4. 4. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan. Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah Petunjuk bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. 1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah merumuskan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan. pembinaan aparatur sipil negara pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan f. 7. Dari segi urusan pemerintahan umum dan Polisi Pamong Praja: setara dengan kepala daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah. (3) KepalaSatuan Polisi Pamong Praja melaksanakan uraian tugas: a. 6 Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga 6 Alwi, Hasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi,. Tugas Pokok dan Fungsi Pamong Praja. Dalam rangka optimalisasi kinerja Satuan. Pengertian, Fungsi dan Wewenang Pamong Praja. bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja periode 5 (lima) Tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara. 5. Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun; Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran. UPT Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. B. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikan Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. 1 sebagai berikut: B ID A N G P E M B IN A A N M A S Y A R A K A T D A NInforman adalah staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan masyarakat. Purna Praja adalah peserta. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, para pamong praja muda dituntut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong di masa yang akan datang khususnya. adalah mencari data percakapan dengan maksud yang dilakuakn oleh dua pihak, yaitu pewawancar (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwwancara. D. Menurutnya, Polisi Pamong Praja dalam hal menjadi penyidik, penyidik yang dimaksud adalah PPNS. adalah pendidikan yang diperoleh di luar jalur formal seperti pelatihan, penataran dan pemagangan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar menertibkan warga atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan pola persuasive, preventif dan represif. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan. Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang. Dokumen-dokumen, yang memiliki keterkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan peredaran serta penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda; dan b. 556. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJADALAM MENJALANKAN FUNGSI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN Oleh Budi Harjo Kehadiran Satpol PP didasarkan pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2020 - JDIHNDokumen ini berisi ketentuan tentang organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut sebagai PP Satpol PP), fungsi Satpol PP3. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparatYang dimaksud dengan Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, senjata peluru gas, semprotan gas, alat kejut listrik, kendaraan dan peralatan komunikasi yang dipergunakan oleh Polisi Pamong Praja, sebagaimana terlampir (Lampiran). 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan undangan. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan undang-undang. Daerah adalah daerah Kota Jambi. Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan3Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat di artikan sebagai pengurus kota. Menetapkan MEMUTUSKAN: 5. Pasal 8 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa: “dalam melaksanakan tugasnya, polisi pamong praja wajib menjunjungTujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kinerja dan kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Kabupaten Aceh Timur. 3. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM MENTERTIBKAN PEDAGANG KAKLI LIMA (PKL) DI KECAMATAN CILEDUG TITO INNEKA WIDYAWATI1 1) Dosen STISIP Yuppentek E-mail: tw_inneka@rocketmail. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri. BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2. 4 Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan Yang dimaksud dengan tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perka dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. Pasal 1 KETENTUAN UMUM PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG. Purna Praja atau Pamong Praja Muda adalah sebutan untuk Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. 9. Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, danSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka”. Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman sertaSementara itu, masih dalam PP Nomor 16 Tahun 2018, Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah pungguh, menyeleksi, serta. com - Pamong Praja atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu unsur pemerintah yang berperan dalam menjaga ketertiban masyarakat. The method used is a descriptive method with an associative. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 54 Tahun 2011 Tentang Standard Operasional Prosedur Satpol PP. penelitian ini adalah sebagai berikut; 1. Teori yang digunakan adalah teori Johan Galtung tentang dimensi kekerasan. 9. 9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutanya disebut PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di. Jl. 13. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Renstra OPD disusun berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010. Sejak tahun 2020 hingga saat ini Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas baru dalam penegakan Kamtibmas. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 8. Korps Pamong Praja berkewajiban. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan. Satuan Polisi Pamong Praja di singkat Satpol PP adalah perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. 29. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 5. Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. 6. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. <br /> (9) Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. 2. Seorang pekerja seperti anggota Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesawaran. 4. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja. Definisi Satpol PP. Latar Belakang. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat; c. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan. 10, Sumerta Kelod, Kec. Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum. PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat daerah Kota Samarinda. 9. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,. Aplikasi sistem informasi/database aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang hasilnya akan memberikan manfaat baik pihak internal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan maupun eksternal (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah) seluruh Indonesia. Kabupaten. kontrol pamongpraja atas polisi lapangan diperkuat, dan pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan masalah sewa- menyewa tanah wajib dikonsultasikan dengan asisten residen. Definisi ?3. disebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 16. Kemudian fungsi lainnya ialah penyusunan program, dan. Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan undangan. Demikian halnya yang dialami oleh aparat di Kantor satpol PP Kota Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan. 3. Sedangkan Polisi Pamong Praja adalah anggota Sat Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Paragraf 41. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Mencabut : PP No. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Secara umum Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu ”pamong” dan ”praja”. Berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2014, Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan. 105,00. ABSTRAK PERATURAN.